PASAR BEBAS ASEAN-CINA TIMBULKAN PENGANGGURAN?.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan ekonom memperkirakan perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak.

Menurut Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Meski perdagangan bebas itu bisa juga berdampak signifikan pada industri nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-Cina pernah mencatat surplus sekitar US$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US$ 4 miliar. "Terbesar di sektor nonmigas," kata Sri di Jakarta, Senin lalu.

Karena itu, menurut dia, lebih baik pemerintah negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap.

Di sisi lain, pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.

Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, juga berpendapat sama. Menurut dia, dalam jangka pendek perdagangan bebas ASEAN-Cina ini lebih banyak mengindikasikan kerugian dibanding keuntungan.

"Pemerintah kurang mempersiapkan industri dalam negeri bersaing imbang dengan industri di ASEAN, khususnya Cina," kata Lana, yang juga analis ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, kemarin.

Neraca perdagangan Indonesia-Cina menunjukkan defisit yang terus membesar sejak tahun lalu. Indonesia dengan kekuatan pasar domestik sebesar 230 juta penduduk merupakan target pasar yang sangat besar, yang pasti akan segera disambar industri negara tetangga. "Perdagangan bebas akan mempercepat proses deindustrialisasi dan mempersempit kesempatan kerja," ujar Lana.

Ia menjelaskan, kesepakatan perdagangan bebas yang telah dilakukan sejak delapan tahun lalu itu malah akan memperburuk sektor manufaktur. Menjelang diimplementasikan bulan depan, kesepakatan itu mulai menuai masalah yang mengkhawatirkan. Celakanya, baru sepekan terakhir tujuh instansi baru mulai menghitung kemungkinan daya tahun industri manufaktur Indonesia.

Dari faktor kerugian, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu antara lain akan membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi lebih murah, volume impor barang konsumsi naik sehingga menghabiskan devisa dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat.

Perusahaan juga cenderung akan menahan biaya produksi melalui penghematan penggunaan tenaga kerja tetap, sehingga job security tenaga kerja menjadi rapuh dan angka pengangguran diperkirakan meningkat.

Lana memperkirakan, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu bisa membuat angka pengangguran membengkak lagi ke level di atas 9,5 persen jika sekitar 700 jenis produk terpaksa "hilang" karena kalah bersaing oleh produk Cina.

Padahal sektor industri merupakan sektor kedua terbesar setelah pertanian dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan ini tampaknya akan menjadi penyakit kronis yang bisa merapuhkan fundamental ekonomi Indonesia. Perdagangan bebas akan menjadi masalah baru dalam ketenagakerjaan di Indonesia.

"Dalam jangka pendek, tampaknya Indonesia akan mengalami neto negatif yang tidak hanya merugikan sektor industri dan ketenagakerjaan, tapi juga penerimaan negara dari pajak," kata Lana.

Pemerintah pada Senin lalu melakukan rapat koordinasi, khusus masalah perdagangan bebas ini. Menurut Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, pemerintah akan memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas. Pemerintah, kata Hidayat, akan kembali mengaktifkan rambu-rambu nontarif, seperti safeguard (jaring pengaman) dan dumping, yang selama ini dinilai tak punya gigi oleh para pengusaha.

Selain itu, masalah penyelundupan harus diselesaikan agar daya saing produk Indonesia bisa tercapai. Pasalnya, di luar penurunan tarif nol, sekarang disinyalir banyak produk ilegal yang masuk. "Kalau tarifnya zero, berarti sudah tidak bisa ketahuan bedanya lagi, mana yang ilegal dan legal dengan tarif zero," ujarnya.

Hidayat menambahkan, perdagangan bebas akan tetap berjalan pada 1 Januari 2010, tapi akan dibuat modifikasi. Namun, ia tidak menyebutkan modifikasi apa yang akan dilakukan pemerintah.

GRACE S GANDHI | RIEKA RAHADIANA | EKA UTAMI APRILIA
Menurut pendapat saya untuk saat INDONESIA belum siap untuk ikuit serta dalam perdagangan internasional karena Pemerintah belum memberikan solusi yang baik kepada pengusaha di INDONESIA.

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah harus membenahi hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan perusahaan local agar dapat bersaing dengan produk asing yang akan membanjiri pasar Indonesia.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang artikel ini dapat membacanya di:
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/22/brk,20091222-215224,id.html
saya menulis ini tidak bertujuan komersil,hanya untuk memenuhi matakuliah ekonomi koperasi